Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penataan organisasi melalui rotasi dan promosi jabatan. Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi digelar di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung pada Senin, 23 Februari 2026, sebagai bagian dari dinamika kerja birokrasi modern.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pergeseran posisi bukanlah “garis akhir” karier ASN. Ia menyebut jabatan sebagai tahapan pengabdian yang harus dimaknai sebagai kerja serius—bahkan sebagai bagian dari ibadah di ruang tugas masing-masing.
Empat pejabat yang dilantik adalah Agus Slamet Firdaus sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Yayan Ahmad Brilyana sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Andri Darusman sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Henryco Arie Sapiie sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kepada Kepala Diskominfo yang baru, Farhan menaruh ekspektasi tinggi pada peran government public relations (PR). Ia secara terang menyampaikan tidak membentuk tim komunikasi khusus di luar dinas, karena ingin Diskominfo menjadi “mesin utama” komunikasi pemerintah.
Menurut Farhan, tantangan komunikasi publik tidak ringan. Relasi dengan media dan para pemangku kepentingan harus dirawat, sebab dalam setahun terakhir Pemkot Bandung beberapa kali menghadapi narasi negatif di ruang publik yang perlu dijawab dengan strategi komunikasi terencana.
Untuk Kesbangpol, arahnya berbeda: menjaga keseimbangan komunikasi sekaligus netralitas. Farhan mengingatkan hubungan dengan partai politik, organisasi masyarakat, kelompok agama, hingga mahasiswa harus dikelola proporsional agar suhu sosial tetap stabil.
Di sektor ketenagakerjaan, Farhan meminta terobosan agar serapan kerja formal meningkat. Ia mendorong program pelatihan, magang, internship, dan job fair yang dirancang berbasis data demografi kewilayahan, sehingga kebijakan tidak sekadar seremonial, tetapi tepat sasaran.
Sementara untuk Asisten Administrasi Umum, Farhan menekankan sinergi dengan BKPSDM agar tata kelola administrasi tidak memunculkan kebingungan dalam pengambilan kebijakan. Koordinasi yang solid, menurutnya, membuat roda pemerintahan bergerak lebih efisien.
Menutup arahannya, Farhan mengingatkan jabatan tidak bersifat abadi. Ia mengajak para pejabat menjadi birokrat yang cepat beradaptasi, peka pada tantangan, dan bekerja dengan dedikasi serta loyalitas yang jelas—agar pelayanan publik dan kepercayaan warga tetap terjaga.
