Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperkuat pesan disiplin aparatur sipil negara setelah libur Idulfitri 1447 Hijriah melalui inspeksi mendadak ke sejumlah kantor kecamatan. Sidak tersebut dilakukan oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Farhan AP, pada Kamis, 26 Maret 2026, dengan sasaran Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga, dan Leupung.
Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal setelah libur panjang. Dalam kunjungannya, Farhan tidak hanya memeriksa kehadiran aparatur, tetapi juga meninjau langsung aktivitas pelayanan di kantor kecamatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat yang datang mengurus administrasi tidak menemui hambatan hanya karena suasana libur belum benar-benar ditinggalkan.
Farhan menegaskan bahwa disiplin ASN harus menjadi pondasi utama bagi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aparatur perlu hadir tepat waktu, siap bekerja, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa kesadaran ini seharusnya lahir dari komitmen sebagai pelayan masyarakat, bukan semata karena sedang ada sidak atau pengawasan dari atasan.
Dalam keterangannya, Farhan menyebut sidak ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga mutu pelayanan. Pesan yang dibawanya cukup lugas: seluruh aparatur harus segera kembali fokus, bekerja maksimal, dan tidak menunda-nunda ritme pelayanan pasca-Lebaran. Sesederhana apa pun urusan warga, keterlambatan pelayanan bisa terasa besar di mata masyarakat yang sedang membutuhkan.
Ia juga mengingatkan bahwa arahan Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, sangat jelas dalam hal ini. Pelayanan kepada masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek pemerintahan. Karena itu, ASN diminta tetap patuh terhadap aturan dan bekerja dengan dedikasi tinggi, bukan sekadar mengisi absensi lalu menunggu jam pulang.
Yang menarik, Farhan mendorong agar disiplin dibangun sebagai budaya kerja, bukan sekadar reaksi atas pengawasan insidental. Baginya, budaya kehadiran tepat waktu, kesiapan melayani, dan tanggung jawab pada pekerjaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan birokrasi. Kalau disiplin hanya muncul saat ada sidak, berarti yang aktif bukan integritasnya, melainkan refleks paniknya.
Peningkatan kualitas pelayanan publik sendiri dipandang Pemkab Aceh Besar sebagai bagian dari agenda yang lebih luas, yakni mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan birokrasi yang disiplin dan responsif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dinilai akan ikut menguat. Ini menunjukkan bahwa isu disiplin ASN tidak hanya berdampak ke kantor, tetapi juga ke persepsi publik terhadap negara di tingkat lokal.
Dalam pelaksanaan sidak itu, Farhan didampingi oleh Kepala DPMPTSP Aceh Besar dan Plt Kepala Dinas Perhubungan Aceh Besar. Kehadiran unsur lintas perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan ASN dan pengawasan pelayanan publik dijalankan secara bersama, tidak sekadar menjadi tugas satu biro saja.
Ke depan, Pemkab Aceh Besar menegaskan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan berkala. Langkah ini diharapkan dapat menjaga konsistensi disiplin ASN di seluruh wilayah kecamatan, sehingga pelayanan masyarakat tidak hanya baik pada hari pertama setelah libur, tetapi terus meningkat dalam pola kerja harian yang lebih profesional.
