Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia memberikan penjelasan kepada lembaga pemeringkat Moody’s terkait arah kebijakan fiskal Indonesia. Permintaan ini muncul setelah adanya sorotan pada perubahan tata kelola yang dianggap dapat memengaruhi prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik, serta koordinasi antarinstansi.
Menurut penjelasan yang disampaikan, pembentukan Danantara membawa konsekuensi pada aliran dividen. Dividen yang sebelumnya masuk ke kas negara disebut kini dialihkan ke Danantara, yang juga menjalankan fungsi investasi sebagai sovereign wealth fund. Skema baru ini dinilai perlu dijelaskan dengan gamblang kepada Moody’s agar lembaga pemeringkat memahami perubahan struktur penerimaan dan penempatan dana, terutama pada bagian yang terkait investasi.
Airlangga menekankan bahwa di dalam anggaran tahun berjalan terdapat perbedaan penting, khususnya pada komponen investasi. Dalam konteks penilaian lembaga pemeringkat, perbedaan tersebut dapat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah menjaga disiplin fiskal ketika instrumen dan jalur pengelolaan dana mengalami penyesuaian. Karena itu, ia meminta adanya komunikasi yang lebih terstruktur agar tidak terjadi salah persepsi.
Dari sisi pemerintah, komitmen menjaga defisit maksimal tiga persen disebut tetap menjadi pegangan. Pemerintah juga menegaskan target rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 40 persen. Pernyataan ini diarahkan untuk menegaskan bahwa meski ada perubahan kelembagaan dan mekanisme investasi, jangkar makro fiskal tetap dijaga.
Moody’s sendiri dilaporkan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, namun melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Bagi pasar, perubahan outlook sering dibaca sebagai sinyal bahwa lembaga pemeringkat melihat risiko yang meningkat, meski belum cukup untuk menurunkan peringkat saat ini. Dalam situasi seperti ini, komunikasi kebijakan menjadi krusial karena pasar memantau bukan hanya data angka, tetapi juga konsistensi narasi dan kepastian eksekusi.
Selain itu, sorotan juga mengarah pada perlunya penguatan basis penerimaan negara. Penerimaan yang kuat dinilai penting untuk mendanai belanja prioritas sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada titik ini, penjelasan tentang Danantara menjadi relevan karena menyentuh pertanyaan: bagaimana penerimaan dan dividen dikelola, digunakan, dan dikembalikan dampaknya pada perekonomian.
Intinya, permintaan Airlangga merupakan upaya memperjelas perubahan tata kelola fiskal di mata lembaga pemeringkat. Tujuannya agar kebijakan lebih mudah diprediksi, risiko persepsi bisa ditekan, dan kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah transisi model pengelolaan investasi negara.
