Depok memasuki 2026 dengan agenda pembangunan yang diarahkan lebih terukur. Pemerintah kota menyiapkan langkah-langkah yang tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pengelolaan lingkungan dan mendorong partisipasi warga di tingkat paling dekat.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, sejumlah prioritas dipaparkan sebagai peta kerja tahun ini. Salah satu fokus terbesar adalah pembenahan tata kelola sampah agar tidak lagi menjadi beban, melainkan sumber daya yang bisa diolah.
Strategi yang ditempuh antara lain kerja sama pengolahan sampah berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi RDF/SRF bersama PT BSA. Target kapasitas pengolahan disebut bisa mencapai 1.000 ton per hari, sehingga diharapkan mampu menekan penumpukan sekaligus meningkatkan nilai guna.
Selain proyek berskala kota, Depok juga menyiapkan penguatan dari hulu. Program percontohan “ember biru” akan diterapkan di 11 RW untuk memperkuat pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Skema ini diproyeksikan membentuk kebiasaan baru yang lebih disiplin dan mudah diawasi.
Di sektor konektivitas, pemerintah menempatkan perbaikan akses sebagai pekerjaan berkelanjutan. Pada 2026, pembebasan lahan untuk pembangunan Underpass Citayem direncanakan guna meningkatkan keselamatan serta kelancaran mobilitas warga pada titik rawan yang selama ini menimbulkan hambatan.
Penataan jalan juga terus didorong. Pelebaran Jalan Raya Sawangan dilanjutkan untuk membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Di saat yang sama, pengadaan lahan pelebaran Jalan Raya Mochtar dari Simpang Parung Bingung hingga Simpang Jalan Pemuda diprioritaskan, disertai agenda pembangunan/pelebaran Jalan Engram serta rekonstruksi Jalan Raya Mochtar.
Di pusat kota, Depok mulai memasuki tahap awal pembangunan Flyover Margonda melalui program Pembangunan Koridor Perkotaan Terpadu–Flyover Margonda. Kawasan Margonda–Juanda diproyeksikan makin kuat sebagai pusat kota dan area komersial, sekaligus diarahkan untuk mengurangi titik konflik lalu lintas yang kerap memicu kemacetan.
Penguatan partisipasi warga juga masuk agenda besar. Program Dana RW sebesar Rp300 juta per RW per tahun memberi ruang bagi 928 RW untuk menentukan prioritas kegiatan sesuai kebutuhan lingkungannya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp278,4 miliar, dan diharapkan mempercepat perbaikan yang paling dibutuhkan warga.
Melalui kombinasi proyek lingkungan, perbaikan konektivitas, dan dukungan dana berbasis komunitas, Depok menargetkan pembangunan 2026 yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan, sekaligus lebih dekat dengan problem nyata di lapangan.
