Wali Kota Cimahi Ngatiyana menanggapi hasil survei kinerja Pemerintah Kota Cimahi yang menunjukkan tingkat kepuasan publik relatif tinggi dalam satu tahun terakhir. Survei yang dilakukan Indonesia Strategic Institute (INSTRAT) pada 12–15 Februari 2026 mencatat 82,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemkot Cimahi.
Selain angka kepuasan mayoritas tersebut, survei juga mencatat 9,8 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 7,5 persen memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Temuan ini digunakan untuk memotret persepsi warga terhadap kepemimpinan Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira sepanjang tahun pertama masa kerja mereka.
Ngatiyana menilai hasil survei tersebut sebagai cerminan penilaian masyarakat terhadap kerja pemerintahan, bukan sebagai tujuan akhir. Menurutnya, survei harus diperlakukan sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, bukan sekadar angka yang dirayakan.
Ia menegaskan bahwa survei yang dilakukan lembaga independen dan berbasis suara warga memiliki nilai penting sebagai rujukan evaluatif. Bagi Pemkot Cimahi, masukan dari masyarakat tetap menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pembenahan di lapangan.
Ngatiyana juga menyebut survei INSTRAT melibatkan sekitar 450 responden, dan hasil lengkapnya akan dipublikasikan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa temuan semacam ini perlu dibaca secara utuh agar pemerintah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan mana yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Meski menyambut positif hasil kepuasan publik, Ngatiyana memastikan orientasi kerjanya tidak bergantung pada ada atau tidaknya survei. Ia mengatakan fokus utamanya tetap sama, yakni melayani masyarakat dan membuktikan pelayanan itu lewat kerja nyata di lapangan.
Di sisi lain, Ngatiyana mengakui bahwa capaian satu tahun pemerintahan belum sepenuhnya maksimal. Ia berharap performa Pemkot Cimahi pada periode berikutnya bisa meningkat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks isu strategis daerah, persoalan lingkungan masih disebut sebagai salah satu pekerjaan rumah terbesar. Menurut Ngatiyana, keluhan dan saran warga terus dihimpun melalui berbagai kanal, seperti Musrenbang, pengaduan WhatsApp Mantap, hingga media sosial Diskominfo.
Ia menjelaskan bahwa seluruh masukan tersebut ditampung untuk kemudian direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengintegrasikan aspirasi warga dari forum formal maupun kanal digital ke dalam perencanaan kebijakan.
Selain lingkungan, Ngatiyana menyebut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia mencontohkan penanganan drainase sebagai langkah konkret yang sedang dikerjakan untuk mengurangi persoalan banjir dan genangan yang berulang saat musim hujan.
Menurutnya, perbaikan drainase diharapkan dapat menekan masalah tahunan yang selama ini mengganggu warga. Survei INSTRAT, dalam pandangan Pemkot, menjadi penanda bahwa tingkat kepuasan sudah cukup tinggi, namun juga mengingatkan bahwa ekspektasi warga tetap besar agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan masalah lingkungan dan layanan dasar.
