Pembahasan penguatan pertahanan kembali mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Februari 2026. Rapat ini menghadirkan jajaran pimpinan TNI serta unsur Kementerian Pertahanan untuk memaparkan sejumlah isu strategis.
Dalam agenda tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R hadir bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan. Turut mendampingi, para wakil kepala staf dari tiga matra: Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (AD), Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma (AL), serta Marsdya TNI Tedi Rizalihadi (AU).
Setelah rapat, Wamenhan Donny Ermawan menyampaikan kepada awak media bahwa salah satu pokok pembicaraan adalah rencana hibah kapal dari Pemerintah Jepang. Ia menegaskan, proses tersebut telah mencapai titik kesepakatan antara pihak pemerintah dan DPR.
“Jadi yang kami rapatkan adalah terkait dengan hibah kapal dari Jepang, jadi pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari pemerintah Jepang tersebut,” ujar Donny kepada wartawan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penguatan alutsista juga ditempuh lewat skema kerja sama internasional yang dinilai menguntungkan Indonesia.
Isu lain yang ikut ditanyakan wartawan adalah kemungkinan pengiriman personel TNI untuk misi di Gaza. Menjawab hal itu, Wakil Panglima TNI menekankan bahwa kesiapan TNI pada prinsipnya tersedia, namun tetap mengikuti arah kebijakan pemerintah serta mekanisme yang diamanatkan konstitusi.
“Pada prinsipnya TNI siap, berapa pun yang dibutuhkan,” ujar Tandyo Budi R. Pernyataan tersebut menegaskan posisi TNI sebagai instrumen negara yang siap menjalankan tugas, sepanjang ada keputusan politik dan mandat yang jelas.
Rapat kerja Komisi I sendiri lazim menjadi forum penting untuk menguji kesiapan kebijakan pertahanan, termasuk rencana pengadaan, hibah, hingga postur kekuatan. Dengan format tertutup, DPR dan pemerintah dapat membahas aspek teknis, kebutuhan operasional, serta implikasi anggaran secara lebih detail.
Melalui pertemuan ini, TNI kembali menegaskan komitmennya memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan wilayah. Dalam konteks global, peran Indonesia juga dikaitkan dengan dukungan terhadap perdamaian dunia, selama selaras dengan kebijakan pemerintah.
Ke depan, publik menanti tindak lanjut dari kesepakatan hibah kapal Jepang tersebut: mulai dari penyiapan prosedur administrasi, kesiapan integrasi ke sistem operasi TNI, hingga transparansi kebutuhan pemeliharaan dan pengoperasian agar bantuan itu benar-benar efektif memperkuat kemampuan pertahanan.
